Layak Kubangan Kerbau, Jalan Penyambung Desa Seusepan-Teluklada Dikeluhkan Warga
Pandeglang, Layaknya Kubangan Kerbau, Jalan Penyambung Desa Seusepan – Teluklada tepatnya di Desa Seusepan Kabupaten Pandeglang, hancur parah lantaran sudah lama tidak diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Sehingga dikeluhkan Warga Desa Seseupan Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, senin (12/12/2022)
Salah satu warga yang hendak melintas saat di wawancarai media mengatakan, mau ke pasar pak, belanja barang dagangan di warung, ya beginilah pak jalannya, seperti kubangan kerbau. Jelas keadaan jalan tersebut menghambat kegiatan kami untuk melakukan aktifitas sehari hari.
” Bahkan bebarapa hari yang lalu ada warga yang memakai roda dua yang terjatuh saat melintasi jalan tersebut, karena kondisi jalan berlubang apalagi dikala musim hujan turun. Banyak jalan berlobang tergenang air,” keluh warga yang hendak melintas
Ditemui di kantor Desa, Bahrudin Kepala Desa Seseupan saat diwawancarai wartawan mengungkapkan, bahwa pihaknya tidak punya banyak kewenangan untuk membangun jalan koridor Desa Seseupan menuju Desa Teluklada karena itu merupakan Jalan Kabupaten yang kewenangannya ada di tingkat Daerah. Sedangkan Pemerintah Desa sejauh ini hanya sebatas mengusulkan saja.
” Kami tidak punya banyak kewenangan untuk membangun jalan koridor penghubung Desa Seseupan menuju Desa Teluklada, karena itu merupakan Jalan Kabupaten yang kewenangannya ada di tingkat Daerah. Sedangkan Pemerintah Desa sejauh ini hanya sebatas mengusulkan saja. Memang jalan ini adalah salah satu koridor Penghubung Utama dari Desa Seseupan ke Desa dan Wilayah lain.” Jelasnya.
Menyaksikan hancurnya Jalan Penghubung di Desa Seseupan tersebut, Tb. Aujani selaku Ketua Tandu Reformasi Keadilan Indonesia (TURKI) menilai Pemerintah Kabupaten Pandeglang terkesan ingin mengisolasi Desa Seseupan dari Wilayah Kesatuan dan Kedaulatan Nasional, sehingga koridor utama tersebut dibiarkan hancur hingga bertahun-tahun.
” Kami menilai Pemerintah Kabupaten Pandeglang terkesan ingin mengisolasi Desa Seseupan dari Wilayah Kesatuan dan Kedaulatan Nasional, sehingga koridor utama tersebut dibiarkan hancur hingga bertahun-tahun. Padahal kebijakan Pak Presiden Jokowi dari Pusat sangat bagus dalam memprioritaskan pembangunan, namun kebijakan Pembangunan di Kabupaten sangat buruk. Beginilah kalau di atasnya merah sedangkan di bawahnya tidak.” Tegas Seorang Aktifis Muda yang sangat progresif ini.
Kemudian Tb. Aujani juga menambahkan, bahwa dalam analisanya Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang ini terlalu sibuk dalam mengatur pengadaan barang dan jasa, sehingga diduga kuat telah menyebabkan semakin banyaknya dominasi para kordinator proyek. Namun lalai dalam memprioritaskan titik-titik lokasi yang harus dibangun.
“Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang ini terlalu sibuk dalam mengatur pengadaan barang dan jasa, sehingga diduga kuat telah menyebabkan semakin banyaknya dominasi para kordinator proyek. Namun lalai dalam memprioritaskan titik-titik lokasi mana saja yang harus dibangun.” Pungkasnya.
Sementara hingga berita di tayangkan, Kepala DPUPR, Kepala BAPENDA, dan Bupati Pandeglang belum dapat dikonfirmasi untuk dimintai keterangan.
@ ndi
