Ketua DPR Erwin Lubis tegaskan pihak Perusahaan BUMN PT. PN IV serius selesaikan Kasus Kapas I
Panyabungan 28/03/2022 Globalmediatama. Com
Komplik lahan masyarakat dengan perusahaan Pt. Pn IV Kebun Timur nota bene perusahaan Pemerintah (plat merah), namun sejak hadirnya dari ganti rugi dengan Pt. Agro Nusantara pada sekitar tahun 2006 hingga 2022 hari ini tak miliki HGU
dan berjalan berdasarkan izin lokasi (prinsip).
Di Aula DPR Mandailing Natal pada senin 28 maret 2022 dilakukan Rapat Dengar Pendapat, setelah terjadi nya kericuhan di lokasi Lu2 milik warga, setelah viral sengketa lahan ini dan diturunkan nya tim dari Pertanahan, Bpn, Kasat reskrim beberapa waktu lalu DPR mengambil sikap mengundang kedua belah pihak yang bersengketa, masing masing dari Camat, Kepala Desa dan pihak perusahaan.
Dalam rapat dengar pendapat ini yang di hadiri oleh beberapa komisi tergabung dalam lintas komisi Maharuddin Umpan selaku komisi 2 (dua) bidang perkebunan yang juga putra dari Batahan yang memahami polemik antara masyarakat dan perusahaan menyampaikan bahwa sengketa lahan ini, hendak nya dapat diselesaikan segera mungkin sebab kekurangan lahan kud plasma Desa Batu Sondat dan beberapa desa sekitarnya,
Setelah paparan demi paparan yang disampaikan salah satu praksi dari PKS menyimpulkan kasus sengketa lahan yang ada meminta untuk diadakan Pansus (Panitia Khusus) agar dapat menemukan akar permasalahan lahan, disini dalam rapat dengar pendapat cukup jelas banyak hal yang ditemukan (temuan).
Permohonan pembentukan Timsus di dukung oleh ketua Dpr(Erwin lbs)
meminta pada pemerintah gelar (investigasi) bersama dengan Dpr agar tak saling klaim,
PH Agus Suheri Sh. Mhum dalam pernyataan nya meminta untuk melakukan eksikutor selaku Eksekutif dan lakukan tindakan hukum pada perusahaan dengan sanksi administratif bila ditemukan peralihan status, tegas nya.
(Muchtar Omta).
