Jakarta -globainvestigasinews.co.id, Bupati Majene H. Lukman mengikuti Forum Komunikasi Transmigrasi Regional II Tahun 2021 yang dilaksanakan di Golden Ball Room Hotel Sultan and Residence Jakarta, kamis 27 Mei 2021. Lukman di dampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Majene Hamsinah.
Acara yang mengambil tema “Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Mendukung SDGs Desa” dibuka langsung oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Dr. Hc. Drs. A. Halim Iskandar, M. Pd.
Tampak hadir para Gubernur, Bupati, dan para Kadis Transmigrasi Provinsi dan Kabupaten se Indonesia.
Disela acara Bupati Majene Lukman menyampaikan sesuai arahan Menteri persolan transmigrasi masih dibutuhkan, karna saling mengisi antara masing masing wilayah. Bagi daerah yang memiliki kekurangan makan daerah lain bisa menutupi. ” misalnya, pulau Jawa lahan pertaniannya terbatas dan menuntut banyak lapangan kerja, sementara kita punya lahan tapi SDM kurang sehingga antara dua daerah bisa dipadukan dan menjadi nilai tambah” Lukman berharap, stretegi tersebut bisa mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat” terangnya.
Sementara itu Gus Menteri (Mendes PDTT Halim Iskandar) memaparkan keberhasilan program transmigrasi. Yaitu mewujudkan 1.529 desa definitif, 454 ibu kota kecamatan, 114 ibu kota kabupaten, dan 2 ibu kota provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Barat yang ibu kotanya adalah Kota Mamuju dan Provinsi Kalimantan Utara yang ibu kotanya adalah Tanjung Selor.
Ia juga menyebutkan Kemendes PDTT berperan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Program tersebut berupa Proyek Strategis Nasional Ketahanan Pangan yang akan digerakkan di Kawasan Transmigrasi Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
Termasuk Implementasi Perpres 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi perlu lebih ditingkatkan, sebagai alternatif dukungan pembiayaan dalam kegiatan transmigrasi di lokus-lokus prioritas.
Narasumber yang mengisi kegiatan tersebut berasal dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PU/PR, Kementerian Pertanian, dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama oleh Kepala Daerah, Perwakilan Akademisi yang tergabung dalam Pertides dan kelompok masyarakat.
Rus ginews
