Pandeglang-Globalmediatama. Com, Pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, diduga kurang aktif dalam mengawasi proyek yang ditanganinya hingga mengalami kerusakan, di beritakan sebelumnya bahwa Diduga upah minim pekerjaan TPT Jalan Cibodas-Cipinang asal jadi.
BACA JUGA:
Di Duga Upah Minim Pekerjaan TPT Jalan Cibodas-Cipinang Asal Jadi…!? https://www.globalmediatama.com/di-duga-upah-minim-pekerjaan-tpt-jalan-cibodas-cipinang-asal-jadi/ .
Ternyata bukan hanya upah minim juga tercium aroma indikasi korupsi mengurangi bahan material tidak sesuai dengan RAB, ini terjadi pada pekerjaan tembok penahan tanah (TPT) pekerjaan pengamanan jalan Cibodas-Cipinang di Kecamatan angsana, kabupaten pandeglang -Banten yang baru dikerjakan sudah rusak.
Pantauan di lapangan, Kamis (8/4/2022) pembangunan program Jakamantul papan proyek tidak tercantum volume pekerjaan tentunya ini perlu di pertanyakan, juga terlihat pemasangan Pondasi langsung batu tanpa alas semen adukan lebih parah lagi di sebagian lain Bangunan TPT tersebut dibangun bukan dari dasar tanah, namun menempel hanya beberapa senti meter saja diatas TPT yang lama yang kondisinya sudah terlihat rapuh.
Warga mengkhawatirkan bangunan seperti itu tidak mampu menahan kondisi jalan tanah labil.
Tembok penahan yang usai dikerjakan para pekerja, juga di beberapa titik sudah mengalami kerusakan retak.
“Tidak beres kerjanya pemborong itu bang, lihatlah pemasangan pondasi tanpa adukan semen hanya batu di tumpuk atasnya baru memakai adukan ya jelas saja mudah rusak, Di bagian sana lebih parah lagi TPT yang sudah rapuh di tumpang mana ada kekuatan, kalau begitu pekerjaan warga disini jelas tidak terima, bang. Pemborong yang untung, kami yang buntung, sampai saat ini saya warga di sini belum pernah ketemu pihak pelaksana apalagi pemilik perusahaan, kalu tanya itu saya tidak tau karena saya tidak pernah ketemu, saya ucapkan Terimakasih pada pemda pandeglang yang telah perhatian membangun akses jalan kami tapi yang tentunya ekonomi warga sekitar ini bisa meningkat tapi saya menyesalkan pihak pelaksana yang mengerjakan asal-asalan demi memperoleh keuntungan yang banyak tanpa memperhatikan kwalitas bangunan sesuai harapan kami dan pemerintah kabupaten pandeglang” Ungkap Watek salah seorang warga, yang mengaku tinggal di sekitar lokasi proyek.
Warga meminta pihak penegak hukum hendaknya memeriksa pihak pelaksana dan dinas terkait.
“Mereka harus diperiksa, karena warga sini dirugikan. Aparat penegak hukum saya minta turun tangan, karena terjadi kecurangan dan kongkalikong,” ucap pria itu.
Hal tersebut belum berhasil dikonfirmasi ke DPUPR Kabupaten Pandeglang dan Pihak pelaksana lantaran beberapa kali awak media ke lokasi belum pernah ketemu, tim awak media menduga pihak pelaksana jarang turun ke lokasi pekerjaan dan pihak DPUPR lemah dalam pengawasan.
(@ndi)
